Situs Portal Berita Stiperamuntai – 21 April 2026 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bakal terlibat aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Fokus utama kolaborasi ini menyasar pada pemetaan dan pemutakhiran data pelaku usaha dalam ekosistem halal nasional.
Latar Belakang
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengeklaim bahwa integrasi data antara lembaganya dengan BPS merupakan langkah krusial untuk memastikan kebijakan sertifikasi halal tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi negara ke depan.
“Kita turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal,” ujar Ahmad Haikal saat menerima kunjungan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Pendamping Sensus Ekonomi
Guna mendukung validasi data di lapangan, BPJPH berencana mengerahkan ratusan ribu personel pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tersebar di berbagai wilayah.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegas pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut.
Kerja Sama dengan BPS
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengonfirmasi bahwa kerja sama terkait pertukaran data ini sejatinya telah dirintis sejak tahun lalu. Kunjungan ke BPJPH kali ini dimaksudkan untuk memperkuat teknis operasional menjelang pelaksanaan sensus tahun depan.
“Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu. Dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir,” ungkap Amalia.
Terkait jadwal pelaksanaan, BPS menjadwalkan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung pada periode Mei hingga Agustus 2026. Proses pemutakhiran data tidak hanya terpusat di Jakarta, namun menyasar hingga tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di minimal 30 kota besar.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkas Amalia.
BPJPH dan BPS berkomitmen untuk memastikan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengintegrasikan data dan sumber daya yang ada. Dengan demikian, diharapkan pengembangan ekosistem halal dapat berjalan lebih efektif dan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.
Leave a Reply