Latar Belakang Kasus
Situs Portal Berita Stiperamuntai – 18 April 2026 | Baru-baru ini, sebuah kasus yang memicu kehebohan di kalangan masyarakat dan pemerintah adalah kasus seorang warga binaan (narapidana/napi) korupsi yang berkeliaran di luar Rumah Tahanan (Rutan) hingga ke kafe di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seorang napi bisa dengan mudah keluar dari rutan dan beraktifitas di luar tanpa pengawasan yang ketat.
Tanggapan dari DPR
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas. Menurutnya, kasus napi yang berkeliaran di luar Lapas atau Rutan biasanya karena petugas Lapas atau Rutan-nya disuap, sehingga napi yang bersangkutan perlu diberikan sanksi khusus.
Andreas juga menekankan bahwa persoalan ini perlu ditindaklanjuti lebih jauh sehingga tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan terhadap petugas saja, tetapi juga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme izin keluar, pengawalan narapidana, dan standar pengawasan berbasis risiko.
Penanganan Kasus
Kasus ini mencuat setelah rekaman video yang memperlihatkan Supriadi, sedang bersantai di sebuah kafe usai menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Kendari, viral di media sosial. Meski dalam pengawalan petugas atau sipir rutan, narapidana tersebut terbukti melanggar prosedur keluar rutan.
Sebagai akibatnya, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara menonaktifkan Kepala Rutan Kelas II A Kendari Rikie Umbaran dari jabatannya sebagai buntut dari kasus tersebut. Tak hanya itu, Supardi pun dipindahkan ke LP Nusakambangan.
Refleksi dan Tindakan Lanjutan
Kasus ini memang menimbulkan banyak pertanyaan tentang efektifitas sistem pemasyarakatan dan pengawasan terhadap napi. Andreas menilai bahwa harus ada ketegasan dalam sistem pemasyarakatan, terutama soal ketegasan antara hak prosedural narapidana dan ruang yang dapat menimbulkan persepsi perlakuan istimewa kepada narapidana oleh petugas.
Di sisi lain, dia menilai bahwa dalam tata kelola pemasyarakatan, setiap perpindahan narapidana keluar rutan seharusnya berada dalam parameter pengamanan yang presisi. Ini menekankan pentingnya memperbaiki sistem dan mekanisme yang ada untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
Dengan demikian, kasus napi berkeliaran di kafe Kendari ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan dan pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban napi dijaga seimbang dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Leave a Reply