Situs Portal Berita Stiperamuntai – 23 April 2026 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara resmi meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang dinilai menciptakan ketimpangan struktural dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Latar Belakang
Dalam empat tahun terakhir, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maupun Kementerian Agama disebut telah menyerap tambahan sekitar 1,4 juta mahasiswa baru. Angka tersebut berdampak langsung dan terukur terhadap penurunan peminat di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seluruh Indonesia.
Penyebab Ketimpangan
Rektor UMY, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., menyatakan bahwa PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) dan PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) selama empat tahun terakhir menambah sekitar satu juta empat ratus mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa PTN memiliki kelebihan dalam hal anggaran dan infrastruktur, sehingga dapat menarik lebih banyak mahasiswa.
Nurmandi menegaskan bahwa ketimpangan ini bersifat struktural dan tidak adil secara sistemis. PTN dibangun menggunakan anggaran negara (APBN), tenaga pengajarnya digaji dari APBN, dan infrastrukturnya diproteksi oleh pemerintah. Sementara PTS membangun seluruh infrastruktur secara mandiri tanpa subsidi operasional dari negara.
Perbandingan dengan Negara Lain
Sebagai perbandingan, Nurmandi menyebut Korea Selatan dan Taiwan sebagai contoh negara dengan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih berimbang. Di kedua negara itu, subsidi pemerintah kepada PTS diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa, dan kuota penerimaan mahasiswa baru dikelola secara nasional tanpa diskriminasi antara PTN dan PTS.
Berikut adalah tabel perbandingan antara PTN dan PTS di Indonesia dengan negara-negara lain:
| Negara | PTN | PTS |
|---|---|---|
| Indonesia | 1,4 juta mahasiswa baru | penurunan peminat |
| Korea Selatan | subsidi pemerintah | subsidi pemerintah |
| Taiwan | subsidi pemerintah | subsidi pemerintah |
Tindakan yang Diperlukan
Sekretaris Universitas UMY, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., MPA, menambahkan bahwa perjuangan advokasi ini telah dilakukan secara terorganisir. Perwakilan UMY melalui Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, bersama rektor-rektor PTS dan asosiasi perguruan tinggi swasta, telah bertemu langsung dengan Komisi DPR yang membidangi pendidikan.
Dari pertemuan tersebut, DPR mengonfirmasi bahwa fenomena ini bukan kasus terisolasi, melainkan masalah sistemik yang dirasakan oleh PTS di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat eksekutif telah berjanji untuk membuat regulasi baru yang akan membatasi penerimaan mahasiswa S1 PTN, khususnya melalui jalur Seleksi Mandiri.
Dengan demikian, diharapkan bahwa ketimpangan antara PTN dan PTS dapat berkurang, dan ekosistem pendidikan tinggi nasional dapat menjadi lebih berimbang.
Leave a Reply