Prabowo: Indonesia Produsen Kelapa Sawit Terbesar Tapi Harga Ditentukan di Negara Lain

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 22 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan minyak kelapa sawit (CPO) global. Langkah ini penting agar Indonesia memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga komoditas strategis tersebut.

Ekspor Sawit dan Perekonomian Nasional

Prabowo menyoroti besarnya kontribusi ekspor sawit terhadap perekonomian nasional saat ini. "Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025," kata Prabowo.

Harga Kelapa Sawit Ditentukan di Negara Lain

Meski mendominasi pasar dunia, Prabowo heran harga komoditas sawit Indonesia justru masih mengacu pada pasar luar negeri. "Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain," ujarnya.

Langkah Konkret untuk Memperkuat Posisi Tawar

Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia telah memerintahkan para menteri untuk mencari langkah konkret dalam membenahi tata niaga sawit. "Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Presiden ingin Indonesia berani menentukan kepentingan ekonomi sendiri tanpa bergantung pada keputusan pihak luar. "Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita," kata Prabowo.

Ia bahkan menyatakan Indonesia tidak perlu takut kehilangan pasar jika negara lain menolak ketetapan harga dari kita. Menurutnya, pasokan minyak kelapa sawit dalam negeri dapat dimanfaatkan sendiri untuk kebutuhan domestik secara optimal. "Dan kalau mereka gak mau beli pakai harga kita ya gak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri saudara-saudara sekalian," pungkasnya.

Implikasi Kebijakan

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari ekspor sawit dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat membantu Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus untuk memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif.