Megawati Serukan Reformasi PBB dan Hapus Hak Veto

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 19 April 2026 | Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955.

Latar Belakang

Dalam pidato kunci di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Sabtu (18/4/2026), Megawati menilai struktur PBB saat ini sudah tidak relevan karena lahir dari konfigurasi politik pasca-Perang Dunia II.

Ia mengangkat kembali pidato Soekarno berjudul “To Build The World Anew” yang disampaikan di Sidang Umum PBB pada 1960 sebagai rujukan moral untuk membangun tatanan dunia baru yang lebih adil.

Reformasi PBB

“Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda utama Bung Karno. Karena itu, reformasi atau re-tooling PBB menjadi sangat penting,” ujar Megawati.

Dalam orasinya, Megawati menegaskan perlunya penghapusan hak veto yang dimiliki negara-negara besar, yang dinilai menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan global.

Selain itu, ia mendorong perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan nilai universal dalam hubungan antarbangsa.

Langkah Reformasi

Tak hanya itu, Megawati juga mengusulkan reformasi struktur Dewan Keamanan serta pemindahan markas besar PBB ke wilayah netral yang tidak terlibat dalam rivalitas kekuatan global.

Megawati menilai kondisi dunia saat ini tengah mengalami guncangan serius, ditandai dengan berbagai konflik dan ketegangan antarnegara.

“Dunia membutuhkan pemikiran alternatif untuk mewujudkan perdamaian. Semangat KAA, Gerakan Non-Blok, dan pidato Bung Karno menjadi jawaban atas pentingnya kesetaraan antarbangsa,” ujarnya.

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Jilid Kedua

Ia juga mengingatkan bahwa praktik neo-kolonialisme dan imperialisme masih berlangsung dalam bentuk baru di era modern.

Sebagai solusi, Megawati mendorong penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika jilid kedua sebagai forum strategis untuk memperkuat solidaritas negara-negara berkembang.

“Pemikiran geopolitik Bung Karno harus menjadi kompas bagi masa depan dunia yang lebih adil dan berdaulat,” pungkasnya.