Situs Portal Berita Stiperamuntai – 10 Mei 2026 | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal.
Penyelarasan Pelatihan Vokasi
Pelaksanaan Pelatihan Vokasi
Pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah. Menteri Yassierli ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang dilakukan lebih sesuai dengan kebutuhan dari KEK atau PSN.
Hasil Utama Forum
Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Yassierli akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN.
| No | Kebutuhan Industri | Ketersediaan Pelatihan |
|---|---|---|
| 1 | Pelatihan keahlian teknis | BLK dan BPVP |
| 2 | Pelatihan keahlian manajerial | BPVP |
Pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai kawasan industri. Pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan.
Dengan keunggulan tersebut, pelatihan ke depan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik yang telah beroperasi di kawasan KEK. Menteri Yassierli menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para pengelola KEK.
Hasil pemetaan kebutuhan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas kementerian. Menteri Yassierli menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama.
Leave a Reply