Hasto Nilai Usulan KPK soal Pelaporan Dana Pendidikan Politik Sejalan dengan Fungsi Partai

Pendahuluan

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 19 April 2026 | Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik melaporkan penggunaan dana pendidikan politik yang bersumber dari pemerintah merupakan langkah yang tepat. Hal tersebut disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Ia menegaskan, pendidikan politik merupakan fungsi utama partai yang tidak bisa diabaikan.

Fungsi Pendidikan Politik

Transparansi Pengelolaan Dana

Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan politik menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas partai politik di mata publik. Hasto menambahkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan pemimpin bangsa melalui proses kaderisasi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Kajian KPK terkait Tata Kelola Partai Politik

Sebelumnya, KPK tengah melakukan kajian terkait tata kelola partai politik. Salah satunya KPK mengusulkan agar partai politik melaporkan kegiatan pendidikan politik yang menggunakan uang dari bantuan pemerintah. Ada empat poin utama dalam kajian yang dilakukan terkait tata kelola partai politik, yaitu belum ada roadmap pelaksanaan pendidikan politik, belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik, dan tidak jelasnya Lembaga Pengawasan dalam UU Partai Politik.

Rekomendasi KPK

Dari empat poin utama temuan KPK dalam mengkaji tata kelola partai politik ini, KPK lantas turut memberikan 16 poin rekomendasi yang nantinya akan diserahkan ke sejumlah stakeholder dalam upaya perbaikan tata kelola partai politik guna mencegah munculnya tindak pidana korupsi dari ruang lingkup partai politik.

Usulan KPK ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan dana pendidikan politik. Dengan demikian, partai politik dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga politik yang bertanggung jawab dan transparan. PDIP Dorong Pembahasan RUU Pemilu Diselesaikan, Penting u…