DPR Resmi Setujui Revisi UU Polri Jadi Usul Inisiatif

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 21 Mei 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi usul inisiatif dewan.

Latar Belakang

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat paripurna ini didampingi oleh jajaran pimpinan dewan lainnya.

Proses Penyetujuan

Seluruh fraksi partai politik di DPR menyatakan persetujuan mereka terhadap usulan revisi regulasi kepolisian tersebut. Sebelum ketuk palu keputusan, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada setiap juru bicara fraksi untuk menyerahkan pandangan tertulis.

Satu per satu perwakilan fraksi kemudian maju ke meja pimpinan guna menyerahkan dokumen pandangan resmi terkait revisi UU Polri. Suasana sidang terpantau berlangsung tertib serta dihadiri oleh anggota DPR dari berbagai fraksi dan sejumlah menteri undangan.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Persetujuan dalam rapat paripurna ini mencerminkan dukungan politik yang kuat terhadap proses pembahasan revisi aturan kepolisian tersebut. Komisi III DPR RI merupakan pengusul utama dari revisi undang-undang yang mengatur institusi korps bhayangkara ini.

Pembahasan revisi regulasi kepolisian nasional tersebut nantinya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme legislasi parlemen. Dengan demikian, diharapkan revisi UU Polri ini dapat membawa perubahan positif bagi institusi kepolisian dan masyarakat secara luas.

Dalam proses ini, penting untuk memastikan bahwa revisi UU Polri tidak hanya memenuhi kebutuhan institusi kepolisian, tetapi juga memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam proses pembahasan dan penyempurnaan revisi UU Polri.

Revisi UU Polri ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dengan demikian, revisi UU Polri ini dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dan mempromosikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di samping itu, revisi UU Polri juga diharapkan dapat memperbarui dan memperkuat sistem hukum yang mengatur institusi kepolisian, sehingga dapat memastikan bahwa kepolisian dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Dalam proses ini, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek institusi kepolisian, termasuk struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas.

Dengan demikian, revisi UU Polri ini dapat membawa perubahan yang signifikan bagi institusi kepolisian dan masyarakat, serta dapat memperkuat sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mendukung proses revisi UU Polri ini, sehingga dapat memastikan bahwa revisi UU Polri ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan negara.

Penutup

Revisi UU Polri yang telah disetujui oleh DPR ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dan mempromosikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, diharapkan revisi UU Polri ini dapat membawa perubahan positif bagi institusi kepolisian dan masyarakat secara luas.

Revisi UU Polri ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi institusi kepolisian dan masyarakat, serta dapat memperkuat sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.