Bupati Tegal Gandeng Kejari Perkuat Pendampingan Hukum Kebijakan Daerah

Pendampingan Hukum dalam Kebijakan Daerah

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, telah menandatangani nota kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal untuk memperkuat pendampingan hukum dalam kebijakan daerah. Penandatanganan nota kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat dan meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 17 Mei 2026 | Nota kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan memiliki kepastian hukum. Kejaksaan Negeri akan berperan sebagai mitra strategis yang memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum secara objektif, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Peran Kejaksaan Negeri

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Yuriswandi, menyatakan bahwa nota kesepakatan ini menjadi dasar operasional bagi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam memberikan layanan hukum kepada seluruh perangkat daerah. Ia mendorong perangkat daerah untuk bersikap proaktif dalam berkonsultasi agar potensi masalah hukum dapat dicegah sedini mungkin.

Pendampingan ini diharapkan menciptakan kepastian dan keamanan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Implementasi Pendampingan Hukum

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Bambang Kusnandar Aribawa, menekankan bahwa kerja sama ini diarahkan pada upaya pencegahan melalui penguatan pemahaman hukum di lingkungan perangkat daerah. Bambang berharap pendampingan hukum tidak berhenti pada seremonial penandatanganan, tetapi berlanjut dalam implementasi yang nyata dan terukur di lapangan.

Nota kesepakatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Tegal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpegang pada prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Kontribusi Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum dalam kebijakan daerah diharapkan dapat menciptakan kepastian dan keamanan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Pendampingan hukum juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan perangkat daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.

• Pendampingan hukum dalam kebijakan daerah diharapkan dapat menciptakan kepastian dan keamanan dalam pelaksanaan program pembangunan
• Pendampingan hukum juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan perangkat daerah
• Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari

Dengan demikian, pendampingan hukum dalam kebijakan daerah diharapkan dapat menciptakan kepastian dan keamanan dalam pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.