Heri Akhmadi Soroti Pembatalan Peringatan 70 Tahun KAA

Pembatalan Peringatan 70 Tahun KAA

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 19 April 2026 | Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, menyayangkan pembatalan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 pada 2025 lalu. Ia menilai keputusan tersebut mengabaikan peran strategis KAA sebagai fondasi diplomasi Indonesia di tingkat global.

Heri menyampaikan hal ini dalam diskusi “71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” yang digelar DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Sabtu (18/4/2026).

Gagasan KAA dan Peran Indonesia

Ia merujuk pada buku Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World karya David Van Reybrouck yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam sejarah dunia modern.

“Namun pada 2025, peringatan 70 tahun Dasasila Bandung justru dibatalkan dengan alasan efisiensi anggaran. Padahal KAA adalah modalitas pokok politik luar negeri Indonesia,” ujar Heri.

Gugatan terhadap Istilah Global South

Selain itu, Heri juga mengkritik pergeseran istilah dari “Asia-Afrika” menjadi konsep Global North dan Global South. Menurutnya, perubahan terminologi ini berpotensi mengaburkan semangat perjuangan negara-negara bekas jajahan.

“Jika konteksnya hanya North dan South, maka menjadi tidak relevan dengan semangat yang dibangun Bung Karno. Istilah Asia-Afrika harus tetap dijaga,” tegasnya.

Ia menilai, KAA tidak sekadar membagi dunia secara ekonomi, tetapi menjadi simbol solidaritas politik dan perjuangan keadilan global.

Imperialisme Modern dan Dinamika Global

Pandangan serupa disampaikan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaeman, yang menilai peringatan Bung Karno tentang “baju baru” imperialisme kini semakin nyata.

Dina juga menyoroti posisi Iran dalam dinamika geopolitik global, serta pesan diplomatik yang disampaikan Megawati Soekarnoputri kepada pemimpin negara tersebut.

“Pesan itu bukan sekadar duka cita, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memegang semangat anti-imperialisme,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketegangan di Selat Hormuz berpotensi berdampak luas, termasuk terhadap ketahanan pangan global, mengingat jalur tersebut menjadi lintasan utama distribusi komoditas penting.

Dina menilai kondisi ini mempercepat pergeseran dunia dari sistem unipolar menuju multipolar.

“Ketika lembaga internasional seperti PBB tidak lagi efektif, akan muncul kekuatan baru yang mendorong tatanan dunia yang lebih adil,” pungkasnya.

Diskusi ini turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Hasto Kristiyanto, Ahmad Basarah, Bonnie Triyana, Asvi Warman Adam, serta Usman Hamid, baik secara luring maupun daring.