Muktamar NU 2026: Momentum Strategis untuk Perubahan
Situs Portal Berita Stiperamuntai – 13 Mei 2026 | Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Juli–Agustus 2026, wacana pembenahan internal organisasi kian menguat. Salah satu sorotan datang dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menentukan kepemimpinan.
Rangkaian Muktamar yang diawali Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026 disebut sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan. Rais Aam Miftachul Akhyar bahkan menyebut agenda ini sebagai upaya untuk “membuka lembaran baru” dalam perjalanan organisasi.
Prinsip ABUKTOR sebagai Standar Minimum
Namun demikian, Khalilur mengingatkan bahwa perubahan tidak boleh berhenti pada simbolisme semata. “Setiap lembaran baru hanya bermakna jika ditulis dengan nilai yang baru. Jika tidak, ia hanya menjadi pengulangan dari problem lama dalam format berbeda,” ujarnya.
Ia menegaskan, Muktamar tidak cukup dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, melainkan harus menjadi arena penentuan arah moral organisasi. Dalam kerangka tersebut, Khalilur mengangkat prinsip ABUKTOR (Asal Bukan Koruptor) sebagai standar minimum dalam proses pemilihan pemimpin.
Krisis Kepercayaan dan Integritas Kepemimpinan
| No | Isu | Penyebab |
|---|---|---|
| 1 | Krisis Kepercayaan | Isu tata kelola haji, distribusi kuota, layanan katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan |
Khalilur menjelaskan, dalam perspektif ilmu sosial, NU merupakan jaringan kepercayaan yang menopang kohesi masyarakat, sejalan dengan konsep social capital yang dikemukakan Robert D. Putnam. “Jika kepercayaan itu terganggu, yang rusak bukan hanya organisasi, tetapi juga kohesi sosial yang lebih luas,” katanya.
Momentum untuk Memulihkan Legitimasi Moral
Khalilur menegaskan, Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik untuk memulihkan legitimasi moral organisasi. “Muktamar NU 2026 harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik, menegaskan kembali nilai-nilai organisasi, dan memastikan NU tidak menjadi alat kepentingan sempit,” katanya.
Ia pun menutup dengan penegasan bahwa integritas merupakan syarat mutlak bagi kepemimpinan ke depan. “Sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU harus memastikan satu hal: bahwa kepemimpinan itu bersih,” pungkasnya.
Leave a Reply