PKB: Pembatasan Jabatan Ketum Parpol Belum Tentu Tekan Korupsi

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 11 Mei 2026 |

Latar Belakang

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki pandangan bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik hingga maksimal dua periode kepengurusan belum tentu mampu menekan praktik korupsi di lingkungan partai politik. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB, M. Hasanuddin Wahid, menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan tidak serta-merta menjamin berkurangnya perilaku koruptif di partai politik.

Penilaian PKB

Usulan KPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Usulan tersebut muncul setelah KPK menemukan bahwa sistem kaderisasi di sejumlah partai politik belum berjalan optimal. Kondisi ini dinilai memunculkan praktik biaya masuk bagi seseorang yang ingin menjadi kader partai hingga diusung dalam pemilihan umum.

KPK juga mengusulkan perbaikan sistem kaderisasi guna menekan biaya politik tersebut sekaligus mencegah upaya pengembalian modal politik oleh kader yang baru bergabung karena faktor biaya. Selain itu, KPK mengusulkan pengelompokan anggota partai politik menjadi tiga tingkatan, yakni anggota muda, madya, dan utama.

Dalam skema tersebut, calon anggota DPR diusulkan berasal dari kader utama partai politik, sedangkan calon anggota DPRD provinsi berasal dari kader madya. Sebagai bagian dari penguatan sistem kaderisasi tersebut, KPK turut mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode kepengurusan.

Analisis Lebih Lanjut

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di partai politik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik hanyalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Perbaikan sistem kaderisasi, penerapan sistem meritokrasi, dan pelembagaan mekanisme demokrasi internal juga sangat penting untuk mengurangi praktik korupsi di partai politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi telah menjadi salah satu isu utama di Indonesia. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan partai politik. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi di partai politik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk mencegah korupsi di partai politik. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, perbaikan sistem kaderisasi, dan penerapan sistem meritokrasi adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik korupsi di partai politik.