KPK Periksa Dirjen Kemenhub Risal Wasal Soal Peran Sudewo

Situs Portal Berita Stiperamuntai – 10 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal pada 23 April 2026, untuk menggali peran Sudewo (SDW) dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Latar Belakang Kasus

Sudewo merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting-an (pembagian) calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan BTP Jawa Timur, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW. KPK juga menggali peran anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang bermitra dengan Kemenhub tersebut, yakni dengan memeriksa pejabat pembuat komitmen Kemenhub bernama Ari Hendratno pada 24 April 2026.

Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus DJKA Kemenhub pada 20 Januari 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan terjaring OTT KPK saat menjabat sebagai Bupati Pati. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Penanganan Kasus

KPK akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkapkan kebenaran dan menindak lanjuti pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dalam penanganan kasus ini, KPK bekerja sama dengan instansi lainnya untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah menangani banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan swasta. KPK berkomitmen untuk terus memerangi korupsi dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif.

KPK berharap bahwa penanganan kasus ini dapat menjadi contoh bagi penanganan kasus korupsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian, KPK dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi korupsi dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif.